LINGGASATU, Batam – Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau bersama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau laksanakan sosialisasi melalui media televisi terkait program relaksasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Riau (18/10/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Kepri yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Bapak Petit Pamungkas dan Dirlantas Polda Kepri yang diwakili oleh Seksi STNK Subditregident Ditlantas Polda Kepri Ipda Nolanda Mustik.
Kegiatan tersebut guna untuk mensosialisasikan peran dan fungsi Jasa Raharja sekaligus sosialisasi tentang program relaksasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023 di Provinsi Kepri.
Dengan adanya program relaksasi tersebut diharapkan masyarakat yang menunggak pajak dapat terbantu dengan adanya keringanan tersebut. Pemutihan tahun 2023 kali ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November tahun 2023, adapun beberapa keringanan yang diberikan yaitu keringanan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50%, pembebasan sanksi administrasi PKB dan pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, selain itu juga program pembebasan bea balik nama kedua masih tetap berlanjut sampai sekarang.
Mulyadi selaku Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau menyampaikan bahwa “Sosialisasi ini kita laksanakan dalam rangka mensosialisasikan pemutihan tahun 2023 selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pembayaran di samsat sekarang juga sudah bisa online melalui aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) ataupun E-Samsat Kepri agar masyarakat bisa membayarkan pajaknya dimana saja dan kapan saja,” ucapnya.
Di beberapa lokasi juga dilakukan penyebaran brosur yang memuat UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaang berisikan penghapusan data kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan STNK sekurang-kurangnya 2 tahun maka kendaraan bermotor tersebut tidak dapat di registrasi ulang dan digunakan di jalan dan juga Pergub Kepri No 68 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 3 tentang pembebasan bea balik nama kedua yang berisikan wajib pajak yang melakukan pembayaran BBNKB kedua tidak dikenakan biaya balik nama.
“Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang sadar akan pajak dan selalu tertib dalam berkendara. Beberapa masyarakat juga berharap agar kegiatan tersebut selalu dilaksanakan setiap minggunya melalui media online ataupun media cetak agar masyarakat bisa tertib berkendara sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan,” harap Mulyadi. (*)
