LINGGASATU, Batam – Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau menyerahkan Buku Action Plan SWDKLLJ Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau. Penyerahan berlangsung pada Selasa, 11 November 2025, di Kantor Bapenda Provinsi Kepulauan Riau.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kepulauan Riau, Gentur Anggoro Waseso, kepada Kepala Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Abdullah. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarinstansi dalam Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Gentur menjelaskan bahwa Buku Action Plan SWDKLLJ Tahun 2024 berisi strategi pelaksanaan tugas Jasa Raharja untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong kolaborasi yang semakin solid antara Jasa Raharja, Bapenda, dan Ditlantas Polda Kepri.
“Melalui penyerahan Buku Action Plan SWDKLLJ Tahun 2024 ini, kami ingin memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan Bapenda dan Ditlantas Polda Kepri. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Gentur.
Buku tersebut memuat arah kebijakan terkait layanan publik, digitalisasi Samsat, peningkatan keselamatan berlalu lintas, hingga kontribusi Jasa Raharja dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kepala Bapenda Kepri, Abdullah, menyambut positif langkah Jasa Raharja tersebut dan memberikan apresiasi atas komitmen yang terus diperkuat.
“Kami mengapresiasi langkah Jasa Raharja yang konsisten memperkuat kerja sama dengan Bapenda dan Ditlantas Polda Kepri. Buku Action Plan ini menjadi pedoman penting untuk meningkatkan pelayanan, kepatuhan masyarakat, dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.
Melalui penyerahan dokumen strategis ini, Jasa Raharja Kepri berharap sinergi antarinstansi semakin solid dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. (*)
