LINGGASATU, Bandung – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau bersama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mempelajari inovasi pelayanan Samsat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban kendaraan bermotor, (23/10/26).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Bapenda Provinsi Jawa Barat tersebut diterima langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Asep Supriatna. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jawa Barat, Tamrin Silalahi, Kepala Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Abdullah, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kepulauan Riau, Rikka Inri Dalosa, serta KRI Ditlantas Polda Kepulauan Riau, Mebby Trisono.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau melakukan diskusi dan pertukaran informasi mengenai strategi peningkatan pelayanan Samsat, optimalisasi penerimaan daerah, serta penguatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Salah satu agenda penting dalam kunjungan kerja ini adalah mempelajari inovasi KiosK Samsat atau Samsat Digital, yakni perangkat layanan mandiri yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui peninjauan tersebut, Tim Pembina Samsat Kepri berkesempatan mempelajari mekanisme operasional, tahapan pelayanan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses pembayaran pajak kendaraan bermotor secara lebih praktis dan efisien.
Peninjauan ini menjadi referensi bagi Tim Pembina Samsat Kepri dalam mengkaji peluang pengembangan inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai provinsi kepulauan dengan tantangan geografis tersendiri, kemudahan akses pelayanan menjadi salah satu aspek penting untuk terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kepulauan Riau, Rikka Inri Dalosa, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi sekaligus memperoleh referensi dalam pengembangan pelayanan Samsat yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin mempelajari berbagai inovasi pelayanan yang telah diterapkan di Jawa Barat, termasuk KiosK Samsat. Kami berharap pengalaman dan praktik baik yang diperoleh dapat menjadi referensi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan Samsat di Kepulauan Riau, sehingga masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi pelayanan Samsat perlu didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Jasa Raharja. Kolaborasi tersebut tidak hanya berperan dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban kendaraan bermotor, tetapi juga mendukung pelaksanaan tugas masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
“Bagi Jasa Raharja, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban SWDKLLJ merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, kemudahan pelayanan perlu berjalan beriringan dengan edukasi keselamatan berlalu lintas dan peningkatan kesadaran masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum bagi Bapenda Provinsi Kepulauan Riau dan Ditlantas Polda Kepulauan Riau untuk memperluas wawasan mengenai pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi. Pertukaran informasi dan pengalaman yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Samsat di Kepulauan Riau.
Melalui kegiatan ini, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama Bapenda dan kepolisian dalam mendorong pelayanan Samsat yang modern, efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ke depan, kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penerimaan daerah, serta pelaksanaan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. (*)
