LINGGASATU, Jabar – PT Jasa Raharja (Persero) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang semakin mudah, dekat, dan dapat diakses masyarakat.
Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi Jasa Raharja bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat (6/11/2026). Sinergi kedua pihak diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga keberlanjutan perlindungan dasar bagi masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas.
Dari Jasa Raharja hadir Komisaris Utama Irjen. Pol. (Purn.) Aan Suhanan, didampingi jajaran Dewan Komisaris, Direktur Utama Muhammad Awaluddin, Direktur Operasional Ariyandi, Kepala Kantor Wilayah Utama Jasa Raharja Jawa Barat Tamrin Silalahi, Vice President Manajemen Pelayanan Dodi Apriansyah, Vice President Manajemen Pendanaan Akhdiyat Setya, serta jajaran terkait.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan hadir didampingi Ketua Tim Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Neni serta Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Agus Pribadi.
Aan mengatakan, peningkatan kepatuhan tidak cukup dilakukan melalui penagihan. Pemerintah daerah dan seluruh unsur Samsat perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, pilihan kanal pembayaran yang mudah, serta akses pelayanan yang semakin dekat dengan tempat tinggal dan aktivitas mereka.
“Kepatuhan harus dibangun melalui pelayanan yang mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Masyarakat perlu merasakan bahwa ketika mereka memenuhi kewajiban PKB dan SWDKLLJ, terdapat pelayanan publik yang terus diperbaiki dan perlindungan dasar yang disiapkan ketika risiko kecelakaan terjadi,” ujar Aan.
Untuk meningkatkan kepatuhan, Jasa Raharja mendorong tiga fokus kolaborasi pada November–Desember 2026. Pertama, pemanfaatan data dan teknologi untuk memetakan tunggakan prioritas, mengirimkan pengingat melalui WhatsApp dan SMS, serta mendukung pendekatan persuasif dan operasi gabungan yang humanis.
Kedua, pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dan usulan relaksasi sesuai kewenangan serta ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga, perluasan layanan melalui Samsat Keliling di kawasan permukiman, pasar dan tempat kerja, perluasan jam pelayanan, pendampingan pembayaran melalui aplikasi SIGNAL, serta layanan kolektif di instansi dan perusahaan.
“Layanan harus bergerak mendekati masyarakat. Semakin mudah akses pembayaran, semakin kecil waktu dan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat,” ujar Aan.
Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja memastikan peningkatan kepatuhan berjalan seiring dengan penguatan perlindungan masyarakat.
“Tentunya, kami mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan administrasi kendaraan, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita semua melalui berbagai program, termasuk dalam hal perlindungan,” imbuh Aan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, perlindungan kepada masyarakat tidak berhenti pada penyerahan santunan, tetapi mencakup pencegahan kecelakaan, kepastian penjaminan, dan kemudahan memperoleh pelayanan ketika risiko terjadi. “Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan para pemangku kepentingan agar korban memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain memperkuat pelayanan santunan, Jasa Raharja bersama para pemangku kepentingan mendukung upaya pencegahan kecelakaan pada titik rawan di Jawa Barat melalui pemetaan risiko, penempatan personel, pemasangan imbauan keselamatan, dan aksi simpatik kepada pengguna jalan.
Ke depan, Jasa Raharja mendorong keteladanan kepatuhan dari lingkungan aparatur pemerintah dengan memastikan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik aparatur memenuhi kewajiban administrasinya. Optimalisasi Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat provinsi juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi pencegahan kecelakaan.
Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses pembayaran yang semakin mudah, pelayanan korban kecelakaan yang semakin cepat, serta lingkungan transportasi yang lebih aman dan tertib. (*)
