Tekno — Aturan validasi IMEI ini sampai sekarang masih terus digodok oleh pemerintah melalui tiga kementerian. Regulasi ini dibuat untuk menekan peredaran ponsel black market (BM) alias ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa dikenakan pajak sehingga berpotensi menghilangkan pendapatan negara.
Sejauh ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menggodok regulasi IMEI. Rencananya, 17 Agustus nanti menjadi momen penandatanganan masing-masing peraturan menterinya. Untuk implementasi, hal itu disebut masih terus dibahas di lintas kementerian, termasuk dengan pihak terkait.
Hingga sampai saat ini, situs pengecekan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih tidak bisa diakses. Terkait hal itu, Kemenperin menyampaikan agar masyarakat tidak panik.
Najamudin selaku Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin mengatakan, situs pengecekan nomor IMEI tersebut tengah dalam perbaikan.
“Kalau yang sudah pakai kartu SIM Card atau sudah masuk jaringan operator, nggak perlu khawatir dan nggak perlu cek IMEI juga, karena HP mereka akan tetap aktif sampai peraturan berlaku,” kata Najamudin dikutip Detikinet, Kamis (18/07/2019)
Adapun manfaat aturan IMEI bagi masyarakat antara lain adanya kejelasan aftersale atau layanan purnajual dari vendor. Selain itu, aturan IMEI ini memungkinkan masyarakat kehilangan atau ponselnya tercuri dapat menonaktifkan perangkat tersebut. Pada akhirnya, ponsel itu tidak bisa terhubung dengan SIM Card dari operator seluler manapun. (Fkr)
Source : Detikinet
Tak Bisa Cek IMEI Ponsel di Situs, Jangan Khawatir
