Lingga Satu
Lingga

Pemerintah Kabupaten Lingga Tawarkan Kawasan Industri Sebayur

Linggasatu.com — Pemerintah Kabupaten Lingga mulai memperkenalkan rencana pengembangan kawasan industri Sebayur di Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, sebagai pilihan alternatif bagi calon investor selain kawasan industri di Pulau Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

“Bagi calon investor yang menginginkan ketenangan dalam berinvestasi, silakan datang ke Lingga. Tahun ini, kami sudah memulai rencana pengembangan kawasan industri Sebayur dengan segala keunggulannya” ungkap Bupati Lingga, Alias Wello, Rabu (13/11).

Menurut pria yang akrap di panggil dengan nama Awe ini, posisi geografis Kabupaten Lingga yang berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yakni Propinsi Riau, Propinsi Jambi dan Propinsi Bangka Belitung, merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki kawasan industri Sebayur dibandingkan dengan kawasan industri lainnya.

“Apalagi, pemerintah mulai mendorong kebijakan pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa. Ini peluang emas bagi Lingga untuk menawarkan keunggulan komparatif kawasan industrinya. Kita punya air bersih yang melimpah, lahan yang cukup luas dan jauh dari pemukiman masyarakat” kata Awe

Alias Wello menambahkan, kawasan industri Sebayur yang diproyeksikan seluas 3.000 hektar tersebut memiliki prospek cerah untuk berkembang menjadi kawasan industri yang diperhitungkan di wilayah perbatasan Singapura dan Malaysia.

“Lingga ini punya potensi sumber daya alam yang melimpah. Ada belasan air terjun yang mengalir sepanjang masa, ada lahan pertanian, perkebunan, peternakan yang cukup luas, ada kandungan bahan tambang, seperti timah, bauksit, bijih besi, granit, pasir silica dan pasir bangunan. Ini semua menjadi daya tarik tersendiri bagi Lingga” papar mantan ketua DPRD masa bakti 2004 – 2009 silam ini

Ditambahkan Bupati Lingga dirinya tidak menampik jika dalam pelaksanaan pembangunan kawasan industri Sebayur nantinya dapat dikerjasamakan antara pemerintah dengan badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) kemarin, kita sudah bicara dengan teman – teman dari Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai bentuk dan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini. Soal layanan admistrasi perizinan, saya pastikan lebih mudah, cepat dan gratis” jelas Awe


Editor : Qiky
Penulis : Sakti