LINGGASATU, Batam – Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam mendukung optimalisasi kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, khususnya terkait kepatuhan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Rapat yang dilaksanakan pada Jumat, 28 Agustus 2026, bertempat di Ruang Rapat Bapenda Kota Batam, tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas instansi untuk menyatukan langkah dalam pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah di wilayah Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam undangan resmi Bapenda Kota Batam.
Dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan dari Bapenda Kota Batam, Bapenda Provinsi Kepulauan Riau, Ditlantas Polda Kepulauan Riau, Polresta Barelang, Dinas Perhubungan Kota Batam, UPT PPD Batu Aji, UPT PPD Batam Center, Jasa Raharja Kantor Wilayah Kepulauan Riau, serta PM.
Jasa Raharja Kanwil Kepri dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Plt. Kanit Operasional dan Humas Jasa Raharja Kanwil Kepulauan Riau, Achmad Romlih.
Rapat koordinasi membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan secara bersama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Penguatan pengawasan dinilai penting untuk memastikan potensi pajak daerah dapat dioptimalkan sekaligus mendorong masyarakat agar semakin tertib dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Sebagai bagian dari ekosistem Samsat, Jasa Raharja turut mendukung upaya tersebut melalui penguatan koordinasi bersama Bapenda, Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya.
Plt. Kanit Operasional dan Humas Jasa Raharja Kanwil Kepri, Achmad Romlih, menyampaikan bahwa peningkatan kepatuhan pajak kendaraan membutuhkan sinergi seluruh stakeholder.
“Jasa Raharja tentunya mendukung penguatan koordinasi dan pengawasan pajak daerah ini. Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan tidak dapat ditingkatkan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder. Dengan koordinasi yang semakin baik, kami berharap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat berjalan lebih optimal,” ujar Achmad Romlih.
Menurutnya, sinergi lintas instansi juga menjadi penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kendaraan bermotor. Dengan adanya kesamaan langkah antara pemerintah daerah, Kepolisian, Jasa Raharja, dan stakeholder terkait, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Pembahasan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi salah satu fokus dalam rapat. Optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan serta didukung koordinasi antarinstansi.
Melalui rapat koordinasi ini, masing-masing pihak dapat menyampaikan kondisi, tantangan, serta langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Batam.
Jasa Raharja juga memandang bahwa peningkatan kepatuhan pajak kendaraan memiliki keterkaitan erat dengan terciptanya tertib administrasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kolaborasi dalam ekosistem Samsat perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya peningkatan kepatuhan dapat berjalan beriringan.
Kegiatan koordinasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi tunggakan pajak kendaraan.
Jasa Raharja Kanwil Kepri berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi bersama Bapenda Kota Batam, Bapenda Provinsi Kepri, Ditlantas Polda Kepri, Polresta Barelang, Dinas Perhubungan Kota Batam, UPT PPD Batu Aji, UPT PPD Batam Center, serta stakeholder terkait lainnya.
“Kami berharap sinergi yang sudah terjalin ini dapat terus ditingkatkan. Dengan kolaborasi yang kuat, tidak hanya optimalisasi penerimaan daerah yang dapat dicapai, tetapi juga pelayanan dan tertib administrasi kendaraan bagi masyarakat dapat semakin baik,” tutup Achmad Romlih.
Melalui sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan, seluruh stakeholder diharapkan dapat bersama-sama mendorong kepatuhan wajib pajak, optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Batam. (*)
