LINGGASATU.COM — Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kepolisian telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah massa dari daerah yang ingin melakukan aksi saat sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (14/6).
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklaim pihaknya melakukan pencegahan terhadap massa dari daerah yang hendak melakukan aksi.
“Melaksanakan giat razia-razia dan imbauan-imbauan di jalan-jalan umum, terminal-terminal,” kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (14/6) pagi.
Dedi juga menjelaskan pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat.
“Berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk tidak ada giat mobilisasi massa,” ungkapnya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan upaya tersebut dilakukan oleh berbagai kepolisian daerah (Polda) penyangga seperti Polda Jawa Barat, Banten, dan perbatasan Jakarta lainnya yakni Depok, Bekasi dan Tengerang.
Dedi kemudian mengimbau kepada masayarakat agar tetap mematuhi peraturan yang sesuai dengan langkah konstitusional.
“Bisa diikuti di media tanpa harus giat massa,” imbuhnya.
Sidang sengketa perselisihan hasil pemilu telah dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Dari informasi yang dihimpun sejumlah massa aksi mulai berdatangan di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat untuk menggelar aksi damai.
Berdasarkan pengakuan salah seorang massa aksi, massa yang tergabung dalam GNKR terdiri dari berbagai elemen alumni universitas yang ada di Indonesia.
Diketahui Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Asep Adi Saputra mengatakan aparat akan mengerahkan sekitar 32 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk pengamanan.
“Masih 32 ribu [personel gabungan], ini merupakan gabungan dari Polri dan teman-teman TNI. Termasuk juga aparat terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemda gitu,” kata Asep ditemui di Kompleks Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (12/6).
Editor : Sakti
Source : CNNIndonesia
