LINGGASATU, Jakarta – Penjualan mobil Tanah Air mengalami penurunan. Industri otomotif begitu sensitif dengan kebijakan lembaga pembiayaan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara. Penjualan otomotif pada tahun 2023 turun 4 persen dari tahun 2022.
“Kami berdiskusi banyak dengan BI, perbankan, dan sebagainya, salah satu potensi problem adalah saat Amerika menaikan suku bunganya, arus dolar kembali ke Amerika. begitu arus Dollar keluar, kreditnya agak berat, kemudian NPL-nya meningkat,” kata Kukuh saat diskusi Solusi Mengatasi Stagnasi Pasar Mobil di Gedung Kementerian Perindustrian, Rabu (10/7/2024).
“Begitu NPL meningkat, rekan-rekan kita di pembiayaan meningkatkan persyaratan untuk menyalurkan kredit. Itu di bulan September, Oktober agak pulih November 2023, agak membaik sampai Desember,” kata Kukuh.
Seperti yang dilansir dari oto.detik.com pria ini mnambahkan penyebab penjualan mobil mandek lantaran terbitnya Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sebanyak 80 persen pembeli mobil di Indonesia dilakukan dengan cara mencicil.
“Terkena lagi Desember menjelang akhir tahun, OJK mengeluarkan POJK, ini kalau detailnya adalah kendaraan yang mengalami kesulitan cicilan itu tidak boieh ditelepon setelah jam 7 malam, nggak boleh ditelepon lagi weekend ataupun liburan, itu mempersulit teman-teman kita yang memberikan pembiayaan,” ujar Kukuh.
“Itu dampaknya pembelian kendaraan di Januari semakin menurun,” tambah dia.
Faktanya penjualan otomotif memang mengalami tren negatif. Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan sepanjang Januari-Juni tahun 2024 baru mencapai 408.012 atau minus 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal penjualan bisa tembus setengah juta unit atau tepatnya 506.427 unit pada semester pertama 2023.
Permintaan yang bagus tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau paling tidak akan memicu hingga sektor sektor lain ikut tergerak, seperti sektor keuangan.
“Revisi belum, karena kita harus duduk bareng, dengan seluruh anggota kita, kesepakatan seperti apa dan kita juga tidak ingin ambil sepihak, kita harus duduk bareng dan itulah selama ini kita lakukan sampai saat ini belum ada, tapi kita masih optimis tapi realistis, mungkin akan dikaji ulang,” kata Kukuh.(Laporan Dwi Jakarta)
