KUTIPAN.CO – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH meminta kepada pihak Pertamina untuk mensosialisasikan dan menjelaskan persoalan serta penyebab terkait kelangkaan BBM di Kota Batam khususnya premium dan pertalite.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto saat coffee morning bersama awak media, di Kantor Cafe, Batam Centre, Rabu (27/1/2021).
Nuryanto mengatakan, Pertamina diberi amanah dan wewenang untuk menentukan kuota BBM khususnya premium dan pertalite.
“Batam sendiri punya kuota dan ini perlu dijelaskan oleh mereka, apakah jatah kuotanya berkurang atau memang dari pusat ada pengurangan kuota, karena dampaknya memang banyak antri dan terkesan ada pengurangan,” ucap Nuryanto.
Dalam hal ini Pertamina harus memberikan penjelasan, keterangan, klarifikasi dan transparansi apa persoalannya, sehingga masyarakat tidak menduga duga apalagi sampai timbul fitnah.
“Pertamina harus memahami dan mengetahui karena mereka diberikan wewenang untuk mendistribusikannya,” ujar Nuryanto.
Informasi yang kami dapat justru kuotanya tidak berkurang, namun kalau kuota tidak berkurang kenapa dilapangan seperti hilang, ini perlu ada penjelasan dan keterangan.
“Informasinya kuota tidak berkurang tapi lenyap dilapangan, kemana dan apa persoalannya. Ini perlu diurai dan penjelasan dari pihak Pertamina dan pemerintah. Karena yang punya rakyat itu Pemerintah,” tegasnya.
Nuryanto menambahkan, Pertamina harus berkoordinasi dengan Pemerintah. Batam itu ada Pemerintah Kota dalam hal ini Disperindag, sejauh mana koordinasinya.
“Rakyat itu punya pemerintah, ini harus diurai dan dijelaskan oleh Pertamina apakah kuotanya memang berkurang atau kalau tidak berkurang kenapa ini bisa hilang di pasaran,” ungkapnya.
Ini perlu ada penjelasan dan pendistribusiannya dari Pertamina. Ia meminta untuk dikoordinasikan dengan Disperindag dan sama-sama diklarifikasi serta disosialisasikan persoalan dan penyebabnya.
Kalau sudah ketemu dan tau persoalannya dapat dibahas bersama sama. Pertamina harus bisa bersinergi dengan pemerintah, kalau langka diminta penambahan kuota.
“Saya lihat antara Pertamina dan Pemerintah tidak ada sinerginya, persoalannya bukan pas atau tidak pasnya, masyarakat Batam yang jadi korban,” tegas Nuryanto.
Artinya pemerintahkan ada pusat, provinsi dan Kota Batam ini harus dikoordinasikan. Tentu dalam hal ini supaya ada titik terang. Nanti saya instruksikan kepada komisi terkait untuk mengundang pihak-pihak terkait.
“Kalau dari pihak Pemko dan Pertamina tidak mau jumpa terus bagaimana menyelesaikannya. Maunya kami wakil rakyat meminta diberikan penjelasan, keterangan dan kebenaran yang ada,” tambahnya.
Bicara pandemi Covid-19 semestinya kuota tidak berkurang karena disaat pandemi ini aktivitas berkurang, tapi malah lenyap.
Yang jelas diperlukan ada kejujuran supaya dijelaskan kepada masyarakat, untuk itu diminta supaya pertamina memberikan penjelasan. Nuryanto meminta komisi terkait mengundang mereka untuk memberikan penjelasan.
Jika saat diundang, pihak terkait hadir atau tidak hadir nanti dievaluasi, artinya Pertamina bagian yang diberikan amanah untuk mendistribusikan BBM namun dilapangan ternyata tidak baik dan banyak kendala karena hal-hal teknis yang tidak bisa dijelaskan ke masyarakat.
Namun mereka harus mampu menjelaskan supaya tidak berandai andai. Sementara kalau untuk teknis kembali ke aturan, aturan bisa ditegakkan jika ada pengawasan.
“Aturan tidak bisa dilepas begitu saja, namun memang harus ada pengawasan. Kalau ada pelanggaran sanksinya apa, maka nya perlu ada koordinasi,” ujarnya.
Sambung dia, Pertamina dan Pemerintah tidak boleh berseberangan dalam menyikapi hal ini. Kalau dalam pendistribusiannya bisa berkoordinasi dengan baik tentunya hal seperti ini tidak akan terjadi.
Reporter : Yuyun
Editor : Fikri