LINGGASATU.COM | LINGGA — Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) menggelar Focus Grup Discussion membahas rencana Pemkab Lingga untuk melakukan Intergrasi Sistem Perencanaan ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Aula Hotel Harmoni Batam, Jumat (23/08/2019)
Kegiatan yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Lingga Juramadi Esram dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kesediaan hadir oleh para narasumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait penyelesaian berbagai permasalahan di daerah.
“Melalui kegiatan ini, kedepannya diharapkan setiap OPD di Pemkab Lingga bisa terus saling berkoordinasi untuk setiap penyelesaian masalah dan untuk mencapai tujuan bersama” katanya
Pada sesi diskusi menjelang tutup sesi pertama diskusi, menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber, Asisten Pemerintahan H. Rusli selaku moderator memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya yakni masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pemkab Lingga, banyak permasalahan yang belum diselesaikan, belum dibuat, bahkan ada juga yang belum direncanakan. Selain itu ia juga menangkap sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalah-permasalahan di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa yang perlu dibenahi.
“Maka dari itu, saya sendiri, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Pemerintahan, dan Camat dalam waktu dekat akan membahas mengenai hal itu, agak tidak terjadi penumpukan dan berlarut-larut. Karena desa adalah miniatur pemerintah kita sendiri,” ujarnya
Kemudian untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik ke depan, Pemerintah Kabupaten Lingga terlebih dahulu memperbaiki dan menertiban sejumlah administrasi sebelum melangkah keselanjutnya, ia juga menekankan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk lebih berhati-hati, dan tidak melaksanakan pembangunan dalam bentuk apapun jika hal tersebut tidak direncanakan dan bukan merupakan bagian dari wewenang dari pemerintah daerah.
Dan dalam hal ini, pemerintah daerah haruslah menyiapkan pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban keuangan, maupun pertanggungjawaban kinerja.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setda Lingga, para Staf Ahli dan Staf Khusus Setda Lingga, para Kepala OPD, Kepala Bagian, para Camat, dan seluruh perwakilan dari setiap OPD dan menghadirkan narasumber utama terkait Integrasi Sistem Perencanaan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Dr. H. Dadang Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak, CA, yang merupakan Dosen IPDN dengan spesifikasi pada bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintahan Daerah. Selain itu juga hadir Dr. Sampara Lukman, MA, Direktur Program Pasca Sarjana IPDN Dr. Ali Hanafiah Muhi, MP, Wakil Direktur II Program Pasca Sarjana IPDN serta dua orang staf yakni Yudi Prihanto Santoso, SE, dan Ir. Febriansyah. (Fkr)
